Saat Publik Menilai Mantan Narapidana Korupsi Bicara Etika.
Jakarta - Ada hal yang selalu menarik sekaligus menggelikan dalam politik Indonesia.
Mereka yang paling gagal menjaga amanah publik sering kali justru paling lantang berbicara soal moralitas.
Pekan ini, nama Idrus Marham kembali mencuat. Ia menyindir Tiyo Ardiyanto, mantan Ketua BEM UGM yang belakangan aktif mengkritik Presiden Prabowo dan kabinetnya.
Menurut Idrus, kritik seharusnya disampaikan dengan etika, kesopanan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Sekilas, tidak ada yang keliru dengan pernyataan itu. Hampir semua orang sepakat bahwa kritik yang baik tetap harus beretika.
Tapi masalahnya bukan pada isi pesannya. Masalahnya ada pada siapa yang menyampaikannya.
Dan publik masih punya ingatan.Idrus Marham bukan nama yang asing di ruang sidang.
Pada 2018, ia mundur dari jabatan Menteri Sosial setelah namanya terseret kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.
Setahun kemudian, ia didakwa menerima suap sebesar Rp2,25 miliar, dituntut lima tahun penjara, divonis bersalah, bahkan hukumannya sempat diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia menjalani masa tahanan dan bebas pada 2020.
Fakta-fakta itu bukan fitnah. Bukan opini. Bukan hasil imajinasi lawan politik. Itu catatan hukum yang bisa diakses siapa saja.
Maka ketika ia berdiri dan bicara soal etika kepada mahasiswa, reaksi publik yang muncul bukan kekaguman, melainkan tanda tanya besar,dari mana otoritas moral itu datang?
Ini seperti seseorang yang pernah tertangkap membakar perpustakaan, lalu mengadakan seminar tentang pentingnya merawat buku.
Pesannya mungkin tidak salah. Tapi sulit bagi siapa pun untuk mendengarnya dengan serius.
Dalam filsafat politik, etika bukan sekadar kemampuan merangkai kata "sopan", "adab", atau "nilai kebangsaan".
Etika lahir dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Moralitas tidak dibangun lewat mikrofon, melainkan lewat keteladanan.
Seorang mahasiswa yang mengkritik pemerintah dengan nada keras mungkin bisa diperdebatkan caranya.
Tapi ketika seorang mantan terpidana korupsi menggurui publik soal tata krama, yang dipertanyakan bukan lagi isi pesannya—melainkan haknya untuk menyampaikannya.
Inilah penyakit lama yang terus berulang. Terlalu banyak politisi ingin jadi guru sebelum berhasil jadi teladan. Terlalu banyak ceramah tentang moral, terlalu sedikit refleksi tentang masa lalu.
Yang paling mencolok dari semua ini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dan sistem memperlakukan dua hal secara berbeda. Kritik keras dari mahasiswa dianggap ancaman.
Korupsi dianggap sekadar kesalahan administratif yang cukup ditebus dengan konferensi pers dan senyum di depan kamera.
Kesopanan dijadikan standar moral tertinggi. Sementara pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat? Bisa dilupakan setelah beberapa tahun berlalu.
Wajar kalau publik bereaksi sinis. Bukan karena mereka anti-etika. Justru karena mereka cukup menghargai etika untuk tahu bahwa etika tidak bisa dipisahkan dari integritas.
Etika tanpa integritas hanya retorika.Moral tanpa keteladanan hanya kemunafikan yang dipoles rapi.
Dan politik tanpa rasa malu adalah panggung besar tempat ironi dipertontonkan setiap hari dengan serius, tanpa sadar betapa lucunya.
Kalau memang ingin bicara soal etika, barangkali langkah pertama bukan mengajari mahasiswa cara berbicara.
Langkah pertama adalah bercermin dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: apakah saya sudah menjadi contoh yang layak untuk didengar?
Karena rakyat tidak lagi menilai seseorang dari jabatan yang ia sandang. Mereka menilai dari jejak yang ia tinggalkan.
Penulis : Luli Nillan/tiktok
*8beritanews.com
Mereka yang paling gagal menjaga amanah publik sering kali justru paling lantang berbicara soal moralitas.
Pekan ini, nama Idrus Marham kembali mencuat. Ia menyindir Tiyo Ardiyanto, mantan Ketua BEM UGM yang belakangan aktif mengkritik Presiden Prabowo dan kabinetnya.
Menurut Idrus, kritik seharusnya disampaikan dengan etika, kesopanan, dan nilai-nilai kebangsaan.
Sekilas, tidak ada yang keliru dengan pernyataan itu. Hampir semua orang sepakat bahwa kritik yang baik tetap harus beretika.
Tapi masalahnya bukan pada isi pesannya. Masalahnya ada pada siapa yang menyampaikannya.
Dan publik masih punya ingatan.Idrus Marham bukan nama yang asing di ruang sidang.
Pada 2018, ia mundur dari jabatan Menteri Sosial setelah namanya terseret kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.
Setahun kemudian, ia didakwa menerima suap sebesar Rp2,25 miliar, dituntut lima tahun penjara, divonis bersalah, bahkan hukumannya sempat diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia menjalani masa tahanan dan bebas pada 2020.
Fakta-fakta itu bukan fitnah. Bukan opini. Bukan hasil imajinasi lawan politik. Itu catatan hukum yang bisa diakses siapa saja.
Maka ketika ia berdiri dan bicara soal etika kepada mahasiswa, reaksi publik yang muncul bukan kekaguman, melainkan tanda tanya besar,dari mana otoritas moral itu datang?
Ini seperti seseorang yang pernah tertangkap membakar perpustakaan, lalu mengadakan seminar tentang pentingnya merawat buku.
Pesannya mungkin tidak salah. Tapi sulit bagi siapa pun untuk mendengarnya dengan serius.
Dalam filsafat politik, etika bukan sekadar kemampuan merangkai kata "sopan", "adab", atau "nilai kebangsaan".
Etika lahir dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Moralitas tidak dibangun lewat mikrofon, melainkan lewat keteladanan.
Seorang mahasiswa yang mengkritik pemerintah dengan nada keras mungkin bisa diperdebatkan caranya.
Tapi ketika seorang mantan terpidana korupsi menggurui publik soal tata krama, yang dipertanyakan bukan lagi isi pesannya—melainkan haknya untuk menyampaikannya.
Inilah penyakit lama yang terus berulang. Terlalu banyak politisi ingin jadi guru sebelum berhasil jadi teladan. Terlalu banyak ceramah tentang moral, terlalu sedikit refleksi tentang masa lalu.
Yang paling mencolok dari semua ini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dan sistem memperlakukan dua hal secara berbeda. Kritik keras dari mahasiswa dianggap ancaman.
Korupsi dianggap sekadar kesalahan administratif yang cukup ditebus dengan konferensi pers dan senyum di depan kamera.
Kesopanan dijadikan standar moral tertinggi. Sementara pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat? Bisa dilupakan setelah beberapa tahun berlalu.
Wajar kalau publik bereaksi sinis. Bukan karena mereka anti-etika. Justru karena mereka cukup menghargai etika untuk tahu bahwa etika tidak bisa dipisahkan dari integritas.
Etika tanpa integritas hanya retorika.Moral tanpa keteladanan hanya kemunafikan yang dipoles rapi.
Dan politik tanpa rasa malu adalah panggung besar tempat ironi dipertontonkan setiap hari dengan serius, tanpa sadar betapa lucunya.
Kalau memang ingin bicara soal etika, barangkali langkah pertama bukan mengajari mahasiswa cara berbicara.
Langkah pertama adalah bercermin dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: apakah saya sudah menjadi contoh yang layak untuk didengar?
Karena rakyat tidak lagi menilai seseorang dari jabatan yang ia sandang. Mereka menilai dari jejak yang ia tinggalkan.
Penulis : Luli Nillan/tiktok
*8beritanews.com