Pabrik Pengemplang Pajak di Sidak Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah tegas dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak)terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pengemplang pajak di awal Februari 2026.
Purbaya Sidak ke Perusahaan Baja Pada Kamis, (5/2/2026). Purbaya melakukan sidak kedua perusahaan pengolahan baja asal China di Kawasan Industri Millennium, Kabupaten Tangerang, Banten.
Perusahaan tersebut diduga melakukan penjualan langsung ke klien tanpa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan dalih transaksi tunai (cash-based), serta menggunakan rekening pribadi karyawan dan pemegang saham untuk menyembunyikan omzet.
Praktik pengemplangan pajak di sektor baja ini diperkirakan merugikan negara antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun per tahun dari sekitar 40 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Khusus untuk satu pabrik baja yang disidak, kerugian ditaksir mencapai Rp583 miliar.
"Pemerintah tidak bisa disogok dan akan terus mengejar pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak." ujar Purbaya.
Purbaya memberikan pilihan kepada mereka untuk patuh atau ditindak secara hukum, bahkan mengancam akan mengambil alih pabrik tersebut jika diperlukan.
*8beritanews.com
Purbaya Sidak ke Perusahaan Baja Pada Kamis, (5/2/2026). Purbaya melakukan sidak kedua perusahaan pengolahan baja asal China di Kawasan Industri Millennium, Kabupaten Tangerang, Banten.
Perusahaan tersebut diduga melakukan penjualan langsung ke klien tanpa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan dalih transaksi tunai (cash-based), serta menggunakan rekening pribadi karyawan dan pemegang saham untuk menyembunyikan omzet.
Praktik pengemplangan pajak di sektor baja ini diperkirakan merugikan negara antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun per tahun dari sekitar 40 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Khusus untuk satu pabrik baja yang disidak, kerugian ditaksir mencapai Rp583 miliar.
"Pemerintah tidak bisa disogok dan akan terus mengejar pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban pajak." ujar Purbaya.
Purbaya memberikan pilihan kepada mereka untuk patuh atau ditindak secara hukum, bahkan mengancam akan mengambil alih pabrik tersebut jika diperlukan.
*8beritanews.com