Menko IPK, Tingkat Kehilangan Air Pada Layanan PDAM Mencapai 33%
8beritanews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Dalam upaya mencapai swasembada air nasional, AHY menyebut terdapat empat pilar yang perlu diperhatikan, yakni air untuk rakyat, air untuk pangan, keberlanjutan air, serta pemanfaatan data dan analitik untuk pengelolaan air.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam rapat koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Air untuk rakyat mencakup akses air minum yang aman dan sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan.
Sementara itu, air untuk pangan berkaitan dengan keandalan air baku dan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Adapun keberlanjutan air mencakup perlindungan sumber air, pengendalian pencemaran, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pilar keempat menekankan penggunaan basis data dan sistem pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait distribusi air.
AHY juga menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
" Hanya sekitar 5,64% pulau kecil berpenghuni yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)" ujar AHY.
AHY mengatakan kehilangan air atau non-revenue water pada layanan PDAM mencapai 33%.
"Kapasitas SPAM yang telah terbangun tetapi belum beroperasi juga mencapai sekitar 28.000 liter per detik" ucap AHY.
Persoalan lainnya adalah ketergantungan terhadap air tanah. AHY menyebut sekitar 70% kebutuhan air bersih masyarakat dan 90% kebutuhan air baku industri masih dipenuhi dari air tanah.
Pemerintah juga perlu menertibkan perizinan penggunaan sumber daya air, termasuk untuk kegiatan usaha.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, estimasi pelaku usaha yang tercatat dalam sistem online single submission (OSS) mencapai 6.451.746 atau 6,4 juta, sedangkan pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) hanya sekitar 43.761 atau setara 0,67% dari total 6,4 juta pelaku usaha tersebut.
Selain penertiban perizinan, pemerintah akan mendorong pengembangan sumber daya air alternatif melalui teknologi dan inovasi, termasuk desalinasi air laut dan air payau serta pencarian sumber air tawar di dalam laut.
*8beritanews.com
Hal tersebut disampaikan AHY dalam rapat koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Air untuk rakyat mencakup akses air minum yang aman dan sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan.
Sementara itu, air untuk pangan berkaitan dengan keandalan air baku dan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Adapun keberlanjutan air mencakup perlindungan sumber air, pengendalian pencemaran, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pilar keempat menekankan penggunaan basis data dan sistem pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait distribusi air.
AHY juga menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
" Hanya sekitar 5,64% pulau kecil berpenghuni yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)" ujar AHY.
AHY mengatakan kehilangan air atau non-revenue water pada layanan PDAM mencapai 33%.
"Kapasitas SPAM yang telah terbangun tetapi belum beroperasi juga mencapai sekitar 28.000 liter per detik" ucap AHY.
Persoalan lainnya adalah ketergantungan terhadap air tanah. AHY menyebut sekitar 70% kebutuhan air bersih masyarakat dan 90% kebutuhan air baku industri masih dipenuhi dari air tanah.
Pemerintah juga perlu menertibkan perizinan penggunaan sumber daya air, termasuk untuk kegiatan usaha.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, estimasi pelaku usaha yang tercatat dalam sistem online single submission (OSS) mencapai 6.451.746 atau 6,4 juta, sedangkan pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) hanya sekitar 43.761 atau setara 0,67% dari total 6,4 juta pelaku usaha tersebut.
Selain penertiban perizinan, pemerintah akan mendorong pengembangan sumber daya air alternatif melalui teknologi dan inovasi, termasuk desalinasi air laut dan air payau serta pencarian sumber air tawar di dalam laut.
*8beritanews.com