Menjaga Keamanan Nasional Presiden Intruksikan Satu Kabupaten Satu Batalyon.
Nasional - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan upaya pemerintah dalam menjalankan strategi menjaga pertahanan kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, serta memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan.
"Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten," kata Sjafrie dalam Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia dikutip Lemhanas, Minggu (19/04/2026).
Menurut Syafrie, batalyon teritorial tak hanya berfungsi pada aspek pertahanan. Tetapi, dia mengklaim, keberadaan anggota TNI pada tiap batalyon tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
TNI sebagai bagian dari sistem pengamanan nasional (national safety belt) harus memastikan keamanan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Hingga tahun 2025, pemerintah telah membangun sekitar 150 batalyon.
Jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai sekitar 514 batalyon sesuai jumlah kabupaten di Indonesia.
Rencana ini selaras dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menghidupkan kembali tugas dan jabatan Kepala Staf Teritorial yang sudah dihilangkan sejak Oktober 2001.
Panglima mengangkat Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi sebagai Kaster TNI pada Maret 2026.
*8beritanews.com
"Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten," kata Sjafrie dalam Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia dikutip Lemhanas, Minggu (19/04/2026).
Menurut Syafrie, batalyon teritorial tak hanya berfungsi pada aspek pertahanan. Tetapi, dia mengklaim, keberadaan anggota TNI pada tiap batalyon tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
TNI sebagai bagian dari sistem pengamanan nasional (national safety belt) harus memastikan keamanan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Hingga tahun 2025, pemerintah telah membangun sekitar 150 batalyon.
Jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai sekitar 514 batalyon sesuai jumlah kabupaten di Indonesia.
Rencana ini selaras dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menghidupkan kembali tugas dan jabatan Kepala Staf Teritorial yang sudah dihilangkan sejak Oktober 2001.
Panglima mengangkat Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi sebagai Kaster TNI pada Maret 2026.
*8beritanews.com