Max Havelaar dan Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia
Redaksi - Tulisan ini adalah Fakta Sejarah, Terjadi pada Tahun 1856, seorang asisten residen bernama Max Havelaar ditempatkan di Lebak, Banten.
Max Havelaar dalam perjalanan hidupnya menemukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Petani kehilangan sawah, tenaga, bahkan kerbau mereka, diambil paksa oleh penguasa pribumi tanpa ganti rugi yang layak.
Havelaar bukan orang luar yang menuduh sembarangan, ia melihat sendiri penderitaan itu di depan matanya.
Pelakunya adalah Bupati Lebak, Raden Tumenggung Adipati Karta Natanegara, bersama demang Parungkujang di bawahnya.
Mereka meminta kerja paksa, uang, dan ternak rakyat seenaknya.
Semua ini terjadi di bawah sistem tanam paksa yang memang membuka celah lebar bagi penguasa lokal untuk memeras rakyatnya sendiri, demi mengamankan posisi di mata penjajah.
Havelaar melapor ke atasannya, Residen Brest van Kempen, berharap keadilan ditegakkan.
Laporannya justru dihaluskan sebelum diteruskan ke Gubernur Jenderal.
Sistem pemerintahan waktu itu memang sengaja dibiarkan begitu, Bupati mengurus rakyat dan pajak, sementara pengawas Belanda cukup mengawasi dari jauh.
Korupsi bukan kecelakaan, Korupsi adalah bagian dari cara sistem itu dijalankan.
Yang terjadi selanjutnya menyakitkan, bukan Bupati yang dipecat, melainkan Havelaar sendiri yang kehilangan jabatannya.
Max Havelaar dipaksa pulang ke Eropa dalam keadaan miskin dan nyaris terlunta-lunta.
Baru tiga tahun kemudian, hasil penyelidikan resmi membuktikan sang Bupati memang bersalah memeras rakyat lewat kerja paksa dan uang tanpa ganti rugi yang setara.
Namun pembuktian itu datang terlalu terlambat untuk mengubah nasib Max Havelaar.
Dari kekecewaannya, lahirlah buku Max Havelaar, ditulis di bawah nama pena Multatuli, yang berarti aku telah banyak menderita.
Sejarah dan Budayawan Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai buku yang membunuh kolonialisme, karena mampu mengguncang nurani orang Belanda sendiri terhadap tanah jajahannya.
Seratus enam puluh tahun lebih sudah lewat sejak kisah itu ditulis. Sistemnya berganti nama, penjajahnya sudah pergi, tapi pola lama itu masih terasa akrab.
Pejabat yang memeras, atasan yang diam, dan orang jujur yang tersingkir lebih dulu.
Barangkali yang perlu dipertanyakan bukan lagi siapa yang korup, tapi kenapa pola ini selalu bertahan.
*8beritanews.com
Sumber : coloni/tiktok
Max Havelaar dalam perjalanan hidupnya menemukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Petani kehilangan sawah, tenaga, bahkan kerbau mereka, diambil paksa oleh penguasa pribumi tanpa ganti rugi yang layak.
Havelaar bukan orang luar yang menuduh sembarangan, ia melihat sendiri penderitaan itu di depan matanya.
Pelakunya adalah Bupati Lebak, Raden Tumenggung Adipati Karta Natanegara, bersama demang Parungkujang di bawahnya.
Mereka meminta kerja paksa, uang, dan ternak rakyat seenaknya.
Semua ini terjadi di bawah sistem tanam paksa yang memang membuka celah lebar bagi penguasa lokal untuk memeras rakyatnya sendiri, demi mengamankan posisi di mata penjajah.
Havelaar melapor ke atasannya, Residen Brest van Kempen, berharap keadilan ditegakkan.
Laporannya justru dihaluskan sebelum diteruskan ke Gubernur Jenderal.
Sistem pemerintahan waktu itu memang sengaja dibiarkan begitu, Bupati mengurus rakyat dan pajak, sementara pengawas Belanda cukup mengawasi dari jauh.
Korupsi bukan kecelakaan, Korupsi adalah bagian dari cara sistem itu dijalankan.
Yang terjadi selanjutnya menyakitkan, bukan Bupati yang dipecat, melainkan Havelaar sendiri yang kehilangan jabatannya.
Max Havelaar dipaksa pulang ke Eropa dalam keadaan miskin dan nyaris terlunta-lunta.
Baru tiga tahun kemudian, hasil penyelidikan resmi membuktikan sang Bupati memang bersalah memeras rakyat lewat kerja paksa dan uang tanpa ganti rugi yang setara.
Namun pembuktian itu datang terlalu terlambat untuk mengubah nasib Max Havelaar.
Dari kekecewaannya, lahirlah buku Max Havelaar, ditulis di bawah nama pena Multatuli, yang berarti aku telah banyak menderita.
Sejarah dan Budayawan Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai buku yang membunuh kolonialisme, karena mampu mengguncang nurani orang Belanda sendiri terhadap tanah jajahannya.
Seratus enam puluh tahun lebih sudah lewat sejak kisah itu ditulis. Sistemnya berganti nama, penjajahnya sudah pergi, tapi pola lama itu masih terasa akrab.
Pejabat yang memeras, atasan yang diam, dan orang jujur yang tersingkir lebih dulu.
Barangkali yang perlu dipertanyakan bukan lagi siapa yang korup, tapi kenapa pola ini selalu bertahan.
*8beritanews.com
Sumber : coloni/tiktok