Gelombang Penolakan MBG Kalangan Perguruan Tinggi.
Kampus - Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan akademisi.
Alasan utama penolakan tersebut meliputi kekhawatiran akan terganggunya nalar kritis kampus, pergeseran fungsi institusi pendidikan menjadi pelaksana teknis kebijakan pemerintah, hingga masalah anggaran riset.
Berikut beberapa Universitas yang menolak MBG.
Universitas Islam Indonesia (UII), Rektor UII, Fathul Wahid, secara tegas menolak karena menilai keterlibatan kampus dalam MBG dapat mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara dan berpotensi menjadi ancaman demokrasi di lingkungan akademik.
Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM IPB menyuarakan keberatan karena menganggap kampus bukanlah tempat yang tepat untuk mengelola proyek makanan.
Mereka mendesak agar anggaran kampus tidak disamakan dengan pengelolaan dapur yang bukan merupakan bagian dari riset inti.
Universitas Indonesia (UI), Mahasiswa dan pimpinan kampus merespons keras rencana "satu kampus satu dapur" karena khawatir ruang-ruang akademik akan berubah menjadi operasional dapur pemerintah.
Meskipun banyak penolakan, beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) telah meresmikan dapur MBG sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan laboratorium riset lintas disiplin.
Secara regulasi, Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa pihak sekolah atau institusi sebenarnya memiliki hak untuk menolak atau mengembalikan makanan MBG jika dinilai tidak layak atau tidak sesuai kebutuhan.
*8beritanews.com
Alasan utama penolakan tersebut meliputi kekhawatiran akan terganggunya nalar kritis kampus, pergeseran fungsi institusi pendidikan menjadi pelaksana teknis kebijakan pemerintah, hingga masalah anggaran riset.
Berikut beberapa Universitas yang menolak MBG.
Universitas Islam Indonesia (UII), Rektor UII, Fathul Wahid, secara tegas menolak karena menilai keterlibatan kampus dalam MBG dapat mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara dan berpotensi menjadi ancaman demokrasi di lingkungan akademik.
Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM IPB menyuarakan keberatan karena menganggap kampus bukanlah tempat yang tepat untuk mengelola proyek makanan.
Mereka mendesak agar anggaran kampus tidak disamakan dengan pengelolaan dapur yang bukan merupakan bagian dari riset inti.
Universitas Indonesia (UI), Mahasiswa dan pimpinan kampus merespons keras rencana "satu kampus satu dapur" karena khawatir ruang-ruang akademik akan berubah menjadi operasional dapur pemerintah.
Meskipun banyak penolakan, beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) telah meresmikan dapur MBG sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan laboratorium riset lintas disiplin.
Secara regulasi, Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa pihak sekolah atau institusi sebenarnya memiliki hak untuk menolak atau mengembalikan makanan MBG jika dinilai tidak layak atau tidak sesuai kebutuhan.
*8beritanews.com